Kaum Parisi dalam Perubahan

Di Jawa Tengah, Selasa lalu (11/5), ratusan pengunjuk rasa berdemo menuntut Bupati Sragen, Untung Wiyono,mundur dari jabatannya. Hal serupa juga terjadi di kota-kota lain. Padahal, publik tahu persis, Bupati Sragen berhasil menerapkan prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik, transparan, cepat dan tanggap.

Sragen adalah contoh yang disebut-sebut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, juga oleh media massa, sebagai teladan nasional keberhasilan penerapan egovt dan reformasi birokrasi. Apa yang dipersoalkan para pendemo terhadap Bupati Untung Wiyono? Anda mungkin akan tersenyum-senyum membacanya: dugaan memakai ijazah palsu.

Selain itu, terlontar juga tuduhan lain yang melembekkan hasil-hasil perubahan. “Peralatan komputer e-govt tidak berfungsi, kualitasnya jelek dari awal karena pengadaannya tidak dilakukan melalui tender.” Meski pendapat ini dibantah sumber-sumber lain, kita tentu perlu waspada membacanya. Jangankan di kantor pemerintah, di rumah kita saja komputer juga sering rusak kalau salah urus, tidak dirawat dengan baik, biaya perawatan tidak ada, atau tersambar petir.

Apakah hal-hal seperti ini juga akan dialami para achiever perubahan lain yang kita banggakan dan hasilnya mulai kelihatan hari ini? Ada rasa waswas, jangan-jangan nanti hal serupa juga akan dialami Wali Kota Solo (Joko Widodo/ Jokowi), Wali Kota Yogyakarta (Herry Zudianto), Bupati Bantul (Idham Samawi), atau Wali Kota Palembang (Eddy Santana Putra).

Mereka semua adalah orang orang yang cinta negeri ini dan telah menunjukkan hasil perubahan yang nyata dan pasti. Mereka mengambil risiko. Kalau dicari-cari, tentu mereka tidak luput dari kesalahan. Namanya juga manusia, mereka pasti tidak sebersih malaikat. Dalam sebuah kitab suci, saya pernah belajar adanya kelompok orang yang disebut sebagai Kaum Parisi. Inilah istilah yang diberikan kepada para ahli kitab (baca: ahli hukum) yang selalu mengacu pada aturan-aturan tertulis dan di depan khalayak umum berani mengadu kehebatan tentang pengetahuan yang tertulis itu.

Kaum Parisi ditakuti karena mereka sangat mengerti hukum. Mereka bisa menjebloskan orang orang bersalah ke dalam penjara demi hukum atau sebaliknya. Mereka juga populer karena seakanakan bisa menjelaskan semua hal yang baik dan berhak mengatakan benar atau salah. Rakyat seakan-akan ikut hanyut ke dalamnya. Mereka bisa menggerakkan massa dengan menunjukkan seakan-akan telah terjadi ketidakadilan atau pelanggaran terhadap hukum Tuhan.

Namun, anehnya, di dalam kitab suci kaum Parisi juga diberi label sebagai kaum munafik yang tak punya hati nurani, apalagi wisdom. Bagi mereka, mereka itulah hukum dan hukum dipakai untuk orang yang melanggar aturan. Mereka jahat, jiwanya kotor. Barangkali inilah masalah yang sehari-hari tengah dihadapi para change maker. Hukum sedang tidak berpihak kepada mereka, bahkan hukum itu dipelintir-pelintir “Kaum Parisi” untuk menjebak mereka.

Kalau mereka diperlukan, aturan bisa dipas-paskan supaya mereka bisa masuk. Namun, sebaliknya, kesalahan juga bisa dipas-paskan kepada mereka. Kaum Parisi tidak mau melihat atau belajar memahami berapa pun besar pengorbanan Anda untuk menghasilkan perubahan kecuali Anda pintar berkelit. Change maker sebaliknya merasa tidak bisa bekerja kalau harus mengikuti semua kebiasaan yang berlaku.

Mereka melakukan terobosan-terobosan kreatif agar bisa melakukan perubahan dan memenuhi janjinya memberikan hasil yang terbaik.Namun, seperti biasa, terobosan-terobosan baru itu disambut hangat oleh konsumen (baca: rakyat), tetapi mengganggu Kaum Parisi dan teman-temannya yang merasa nyaman dengan status quo. Rakyat menjadi bingung karena idola-idola mereka justru dipenjarakan, dibuang, dianggap tidak bersih, tidak bisa berkomunikasi dengan baik, dan seterusnya.

Break The Rules

Beberapa waktu lalu, Marcus Buckingham dan Curt Coffman dari lembaga riset Gallup menurunkan hasil risetnya yang didasarkan atas wawancara mereka dengan para pemimpin. Riset itu kelak dikenal sebagai Mammoth Research karena responden yang diambil sangat besar, yaitu 80.000 orang. Risetnya menjadi sangat terkenal karena diberi judul yang sangat provoking, yaitu: First, Break All The Rules.

Saya yakin, kalau buku itu saya yang tulis atau siapa saja orang Indonesia lainnya pasti akan dihadang keras oleh Kaum Parisi. Kaum Parisi tidak bisa membedakan antara my rules dengan our rules. Bahkan mereka tidak bisa membedakan antara rules dengan law. Bagi mereka my rules itu adalah law dan harus dipatuhi orang lain. Padahal, menurut hasil survei itu, mustahil seseorang bisa menghasilkan kemajuan kalau tidak melakukan break all the rules atau berani melakukan perubahan.

Perubahan-perubahan atau rules lama apa yang harus dipatahkan atau dilawan? Pertama-tama, pemimpin terbaik akan menolak conventional wisdom. Saya bayangkan di sini, semua orang terperangkap dengan wisdom bahwa pengadaan barang terbaik adalah melalui tender. Fakta-fakta di lapangan ternyata bertolak belakang. Selain banyak tender merupakan bentuk akal-akalan, banyak pelaksanaan tender pengadaan barang/jasa pemerintah ternyata tidak menghasilkan pengadaan dengan kualitas terbaik.

Orang hanya melakukan proses tender supaya aman dari jebakan hukum. Selain itu, proses tender sangat makan waktu, ketat dengan ketentuan birokratis dan mahal. Kedua, pemimpin terbaik tidak akan menghabiskan waktunya untuk memperbaiki segala kekurangan pribadinya, melainkan fokus pada kekuatan-kekuatan dan kelebihan-kelebihan yang dimiliki dan bisa disumbangkannya.

Alihalih membela diri tentang latar belakang sekolahnya atau ijazah yang dimilikinya, pemimpin perubahan melakukan terobosan terobosan kreatif agar amanah yang diembannya menghasilkan kemajuan berarti. Ketiga, mereka sadar betul bahwa di saat memimpin perubahan, mereka tengah disorot banyak orang. Mereka tahu bahwa mereka tengah berada di atas panggung dan mata semua orang memandang ke arah mereka. Maka mereka sangat berhati-hati.

Namun petuah kedua penulis itu cukup mencengangkan: “Set the right outcomes, not steps.” Mereka seakan-akan ingin mengingatkan kita: “Hai bangsa Indonesia, hasil (outcomes) itu jauh lebih penting daripada mempersoalkan proses atau prosedur.” Bisakah saran-saran mereka diterima Kaum Parisi? Tentu saja tidak semudah membalikkan tangan.

Kaum Parisi ternyata bukan sekadar ahli hukum, sebab mereka juga mengincar kursi orang lain, berkepentingan terhadap proyek-proyek yang ada. Ada vested interest yang memengaruhi omongan mereka. Saya pun menyarankan agar para pembuat perubahan, para anggota parlemen, atau siapa saja yang biasa berkomentar tentang langkah-langkah yang dihadapi para change agents agar membaca buku ini.

Saya kira, inilah saatnya bagi kita untuk berhenti menertawakan, menjebak, dan mengadili sesuka hati terhadap tokoh-tokoh yang berkorban untuk memperbaiki negeri ini. Mari gunakan akal sehat dan lebih bijak melihat sebelum krisis kedua menghantam kita. Hukum perubahan mengatakan, kalau perubahan terus dihambat, alam semesta akan mengirim bantuan dalam bentuk krisis.(*)